Empat Tanda Ketidakwajaran Data Pemilih di DPT Versi BPN Prabowo

image-gnews
Ilustrasi logistik pemilu. dok.TEMPO
Ilustrasi logistik pemilu. dok.TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno Bidang Informasi dan Teknologi, Agus Muhammad Maksum, menjelaskan beberapa hal tak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2019. “Masalah DPT ini sudah kerap dipertanyakan BPN kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Desember 2018,” kata Agus saat konferensi pers di Media Center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad, 14 April 2019.

Berikut ketidakwajaran DPT seperti yang disampaikan BPN Prabowo - Sandiaga:

1. 17,5 juta pemilih dalam Tiga Kelompok

Sekitar 17,5 juta pemilih yang tercantum dalam DPT tidak wajar karena terdiri dari tiga kelompok yang bertanggal lahir sama. Kelompok pertama, yang lahir 1 Juli sebanyak 9.817.003. Kedua, lahir pada 31 Desember sebanyak 5.377.401. Kelompok ketiga, yang lahir 1 Januari sebanyak 2.359.304.

Baca: Warga Negara Cina Terdaftar di DPT Pemilu 2019

Agus menyertakan statistik untuk melihat angka kelahiran wajar di setiap tanggalnya. Secara statistik, jumlah wajar angka kelahiran di tiap tanggal itu adalah 520.000, atau total 1.560.000 jika tiga tanggal itu digabung.

Dengan demikian, menurut temuan BPN, pemilih kelahiran 1 Januari dalam DPT sebanyak 2.359.304 jumlahnya 5 kali lipat dari angka kewajaran. Kelahiran 31 Desember sebanyak 5.377.401 jumlahnya 10 kali lipat angka kewajaran. Dan kelahiran 1 Juli sebanyak 9.817.003 jumlahnya 20 kali lipat angka kewajaran.


2. Banyaknya DPT bertanggal lahir sama di 1 TPS

Tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal dapat mengakomodasi pencoblosan sampai 300 pemilih. Namun, ia menemukan ada ribuan TPS yang tiap TPS-nya memuat ratusan orang bertanggal lahir sama (1 Juli, 31 Desember, atau 1 Januari). Di contohkannya DPT di TPS 5, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Bangkalan, Jawa Timur. Di TPS ini, ujar Agus, ada 228 DPT bertanggal lahir 1 Juli.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

8 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.


Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

12 jam lalu

Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

KPU mengungkapkan, penyelenggaraan pilkada sedang memasuki tahapan pemutakhiran data dan rencana TPS di lokasi khusus.


KPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?

3 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?

Batas penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan ke KPU tinggal Ahad, 12 Mei 2024.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

12 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

12 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

13 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.


Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

19 hari lalu

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, membangun 3 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 11 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Terpadu, sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah.


KPU Solo Siapkan 1.052 TPS untuk Pilkada 2024, Pendaftaran PPK Dibuka Mulai Hari ini

22 hari lalu

Ilustrasi menggunakan hak suara di TPS. dok TEMPO
KPU Solo Siapkan 1.052 TPS untuk Pilkada 2024, Pendaftaran PPK Dibuka Mulai Hari ini

Jumlah TPS di Kota Solo untuk Pilkada 2024 berkurang dibandingkan dengan Pemilu 2024.


Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

27 hari lalu

Ilustrasi sampah. Shutterstock
Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024


5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

48 hari lalu

Anggota Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud menyerahkan bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa sore, 26 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

TPN Ganjar-Mahfud serahkan 15 kontainer berisi dugaan kecurangan pemilu 2024. Ini 5 dugaan kecurangan pemilu